1. IUP/IUP-B/Surat Persetujuan Prinsip Penanaman Modal
2. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)
4. Surat Izin Tempat Usaha
5. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik ) sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
6. Rekomendasi kesesuian dengan Perencanan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur
7. Pertimbangan tekhnis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah
9. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
10. Pernyataan kesanggupan :Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT), Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan, Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
11. Dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dala Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
13. Hasil penilaian usaha perkebunan
14. Laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
3. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
4. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
5. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
6. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
7. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL
8. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
9. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
10. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATURE
11. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
12. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
13. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

30 HARI SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Surat Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan