1. Permohonan ditujukan kepada Gubernur Riau Cq. Kepala DMPTSP Provinsi Riau yang ditandatangani diatas materai sesuai format yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf b permenperind Nomor 39 Tahun 2016 tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin usaha kawasan industry (rename by OSS)
4. Fotocopy IUKI
5. Surat pernyataan dari perusahaan kawasan industry bahwa lahan perluasan kawasan berada didalam kawasan peruntukan industry sesuai RT/RW dengan menggunakan format sesuai form PM-2
6. Copy Nomor pokok wajib pajak (Sesuai domisili di Provinsi Riau).
7. Data Laporan kawasan industry 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai PMK-6
8. Fotocopy perubahan izin lingkungan
9. Fotocopy surat persetujuan dokumen ANDALALIN kawasan industry.
10. Fotocopy surat pelepasan Haka tau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan.
11. Susunan pengurus/pengelola kawasan industri

1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. JIKA BELUM ADA NIB DAPAT DILAKUKAN DI PELAYANAN OSS
3. JIKA SUDAH ADA NIB MAKA KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
4. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
5. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
6. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
7. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
8. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL ATAU APLIKASI KEMENTRIAN
9. KASI PNP VERIFIKASI KOMITMEN IZIN
10. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
11. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
12. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATURE
13. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
14. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
15. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

10 HARI SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Surat Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)