1. 1. Surat permohonan/usulan dari Perangkat Daerah;
2. 2. Telaahan staf/kajian akademis dari Perangkat Daerah;
3. 3. Dokumen dan data pendukung.

1. 1. Perangkat Daerah menyampaikan permohonan/ usulan penataan kelembagaan dilengkapi dengan dengan telaahan staf/kajian akademis serta dokumen dan data pendukung kepada Wali Kota;
2. 2. Wali Kota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah;
3. 3. Sekretaris Daerah mempelajari permohonan/usulan lalu mendisposisikan kepada Asisten Administrasi Umum;
4. 4. Asisten Administrasi Umum mempelajari permohonan/usulan lalu mendisposisikan kepada Kepala Bagian Organisasi untuk melakukan telaahan/kajian/analisis lebih dalam;
5. 5. Kepala Bagian Organisasi mendisposisikan kepada Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan untuk melakukan proses uji kelengkapan telaahan staf/kajian akademis beserta dokumen dan data pendukungnya;
6. 6. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada Perangkat Daerah pengusul untuk dilengkapi;
7. 7. Berkas yang telah lengkap akan dibahas/ditelaah/dikaji/dianalisis oleh Tim Kelembagaan;
8. 8. Tim Kelembagaan mengadakan rapat pembahasan usulan penataan kelembagaan dengan Perangkat Daerah pengusul yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi;
9. 9. Kasubbag Kelembagaan membuat draft surat permohonan penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan dengan lampiran berupa draft Perda/Perwal Kelembagaan hasil pembahasan;
10. 10. Kabag Organisasi memeriksa draft surat permohonan penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan dan draft Perda/Perwal Kelembagaan;
11. 11. Jika sesuai, Surat Permohonan Penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan dengan lampiran berupa draft Perda/Perwal Kelembagaan ditandatangani;
12. 12. Jika tidak sesuai, Surat Permohonan Penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan dengan lampiran berupa draft Perda/Perwal Kelembagaan dikembalikan kepada Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan untuk diperbaiki;
13. 13. Pelaksana Subbag Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan memperbanyak Surat Permohonan Penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan dengan lampiran berupa draft Perda/Perwal Kelembagaan untuk disampaikan ke Sekretaris Daerah dan tembusan;
14. 14. Sekretaris Daerah menerima Surat Permohonan Penerbitan Perda/Perwal Kelembagaan beserta lampirannya;

Jangka waktu proses pelayanan pertimbangan dan persetujuan usulan penataan kelembagaan Perangkat Daerah adalah 45 hari kerja

Tidak dipungut biaya

Draft Perda/Perwal Kelembagaan

Tidak dipungut biaya (gratis)