1. Permohonan IUPSWA-HP diajukan Kepada Gubernur dengan dilengkapi Persyaratan Administrasi dan Teknis;
2. Tembusan permohonan IUPSWA-HP disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kepariwisataan;
3. Akte Pendirian Koperasi atau Badan usaha;
4. Surat Izin usaha perdagangan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Surat Keterangan kepemilikan modal atau referensi Bank.
7. Profil Perusahaan;
8. Rencana Kegiatan usaha jasa yang dilakukan.
9. Pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. JIKA BELUM ADA NIB DAPAT DILAKUKAN DI PELAYANAN OSS
3. JIKA SUDAH ADA NIB MAKA KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
4. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
5. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
6. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
7. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
8. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL ATAU APLIKASI KEMENTRIAN
9. KASI PNP VERIFIKASI KOMITMEN IZIN
10. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
11. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
12. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATURE
13. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
14. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
15. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

30 HARI SETELAH PERSYARATAN ADMINISTRASI LENGKAP

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Surat Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung