1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
2. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000
3. Izin lokasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
4. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya
5. Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan dari pemerintah, untuk :Kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang akan dilepas dengan luasan paling sedikit 20i total kawasan hutan yang akan dilepaskan dan dapat diusahakan, Tidak mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diproleh tanpa persetujuan dari menteri, Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah.

1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
3. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
4. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
5. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
6. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
7. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL
8. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
9. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
10. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATURE
11. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
12. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
13. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

30 HARI SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Surat Izin Pelepasan Kawasan Hutan.