1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur
2. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota
3. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
4. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan
5. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian
7. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
8. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika

1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. JIKA BELUM ADA NIB DAPAT DILAKUKAN DI PELAYANAN OSS JIKA SUDAH ADA NIB MAKA KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
3. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
4. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
5. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
6. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
7. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL ATAU APLIKASI KEMENTRIAN
8. KASI PNP VERIFIKASI KOMITMEN IZIN
9. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
10. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
11. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATUTE
12. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
13. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
14. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

30 HARI SETELAH SYARAT LENGKAP

TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

Surat Izin Proses Produksi