1. Persyaratan Izin Pendirian Baru:
2. Mengajukan surat permohonan izin lembaga pelatihan kerja (LPK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM-PTSP bermaterai Rp.6000,-;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pendiri/Fotocopy Paspor Pendiri bagi WNA;
4. Fotocopy NPWP Lembaga;
5. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi berwenang;
6. Daftar riwayat hidup penanggungjawab LPK
7. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
8. Surat keterangan domisili LPK dari Kepala Desa/Lurah setempat;
9. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Dokumen lingkungan (SPPL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan);
12. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dan
13. Pas foto pengelola ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
14. Persyaratan Perubahan/Pergantian Izin:
15. Surat permohonan perubahan/pergantian izin lembaga pelatihan kerja (LPK) kepada Kepala Dinas PM-PTSP bermaterai Rp.6000,-;
16. Izin LPK yang lama (untuk perubahan) atau Fotocopy Izin Pendirian (untuk pergantian);
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pendiri/Fotocopy Paspor Pendiri bagi WNA;
18. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi berwenang untuk perubahan;
19. Surat keterangan domisili LPK dari Kepala Desa/Lurah setempat apabila pindah domisili;
20. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk pergantian karena kehilangan); dan
21. Pas foto pengelola ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di unit pendaftaran
2. Petugas unit pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, berkas yang lengkap akan diberikan tanda terima berkas selanjutnya berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Verifikator mengadakan validasi dokumen berkas dan input data, jika dinyatakan valid berkas pemohon diserahkan kepada tim teknis.
4. Tim teknis mengadakan peninjauan/pemeriksaan lapangan dengan membuat berita acara pemeriksaan lapangan (BAPL), apabila : a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi tim teknis. b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas pemohon dikembalikan disertai surat penolakan.
5. Tim teknis menyerahkan rekomendasi berserta lampiran berupa BAPL kepada verifikator.
6. Verifikator melakukan input data teknis dan menyerahkan berkas pemohon kepada bidang terkait.
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan otorisasi dokumen Perizinan.
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen izin.
9. Sekretaris DPMPTSP melakukan paraf surat izin.
10. Kepala DPMPTSP melakukan penandatangan surat izin dan Pengambilan Ijin

Izin Lembaga Pelatihan Kerja dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dengan persyaratan lengkap diterima DPMPTSP dengan rincian waktu layanan sebagai berikut :

1. Proses Penilaian/evaluasi dokumen administrasi dan pencetakan dokumen izin pada DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
2. Proses Penilaian/evaluasi teknis dan penerbitan rekomendasi Tim Teknis paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Gratis

Sertifikat Izin Lembaga Pelatihan Kerja

1. Pengaduan Langsung kepada Petugas Pengaduan
2. Pengaduan melalui Telepon Call Center 081356442244
3. Pengaduan melalui aplikasi Android “SiTAMPAN” dengan cara :
   1. Download di playstore
   2. Pilih “Pengaduan Perizinan”
   3. Install
4. Pengaduan melalui website www.pmptsp.pinrangkab.go.id
5. Melalui E-Mail : pengaduan.pmptsp@gmail.com
6. Kotak Saran dan Pengaduan