1. Surat permohonan disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (tanda tangan, cap, dan bermeterai)
2. Identitas pemohon (fotokopi KTP direktur/direktur utama)
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan yang dilegalisir
4. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
5. Profil perusahaan (identitas perusahaan, latar belakang, visi misi, susunan pengurus perusahaan, jenis dan bidang usaha, foto fisik perusahaan dan kendaraan operasional plat KH)
6. Fotokopi NPWP perusahaan di Kalimantan Tengah yang dilegalisir
7. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang
8. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Ketenagalistrikan: PT AKLIMA, PT SERTIKOLINDO, PT ASKOMELIN, LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL, PT SERTIFIKASI USAHA KELISTRIKAN
9. Surat penetapan penanggung jawab teknik
10. Sertifikat kompetensi tenaga teknik (jumlahnya sesuai dengan yg ada di SBU)
11. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
12. Rekening perusahaan di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
13. Surat pernyataan gaji pegawai dibayarkan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
14. SIUP dan surat izin lainnya yang berkaitan dengan perusahaan
15. Surat pernyataan menyesuaikan Sertifikat Tenaga Teknis Ketenagalistrikan paling lambat akhir tahun 2016 (yang sertifikat tenaga teknisnya masih dari LPJK).

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian:
25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

 

Biaya Pelayanan:
Membayar retribusi, apabila ada, sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Layanan Pengaduan:
a. secara langsung:
Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.
b. secara tidak langsung:
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454