1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Tengah
4. Surat Keterangan Domisili Kalimantan Tengah
5. Akta pendirian dan akta pengesahan perusahaan
6. Profil badan usaha
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SITU, HO
8. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW/lingkungan, kepala desa/lurah, dan camat
9. Peta situasi skala 1 : 10.000 (atau lebih besar)
10. Peta topografi skala 1 : 50.000 (memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah)
11. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
12. Fotokopi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku
13. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Laporan Hasil Kajian Hoodrogeologi (minimal kajian geolistrik)
15. Gambar Rencana Konstruksi Sumur
16. Izin lingkungan hidup yang masih berlaku, SPPL/UKL-UPL/Amdal

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian:
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

 

Biaya Pelayanan:
-

Biaya Retribusi:
Cetak peta untuk pertimbangan teknis sebanyak tiga lembar dan SK Izin Pengeboran atau Izin Penggalian Air Tanah sebanyak tiga lembar dengan biaya Rp1.500.000 per lembar.

 

Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah

Layanan Pengaduan:
a. secara langsung:
Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.
b. secara tidak langsung:
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454