1. Surat Permohonan
2. Biodata Perusahaan atau Ketetapan Instansi (bila pemohon berbadan hukum)
3. Surat persetujuan Presiden Republik Indonesia bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Foto copy surat kepemilikan tanah: a. Sertifikat; b. Akte jual beli
7. Surat Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM bagi Perusahaan Terbatas (PT)
8. Gambar situasi tanah (peta lokasi yang dimohon)
9. Surat tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
10. Izin Lokasi/IPPT Izin tetangga (Surat pernyataan tidak keberatan)

1. Front Office Menyerahkan Berkas Perizinan yang telah memenuhi persyaratan.
2. Back Office Membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis
3. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan.
4. Jika Berkas sesuai dengan kondisi lapangan maka tim teknis membuat Berita Acara Lapangan dan surat Rekomendasi. Namun Jika tidak sesuai maka Sekretariat membuat surat penangguhan atau penolakan.
5. Surat Rekomendasi yang telah dicetak kemudian dilakukan pemarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
6. Sekretariat membuat penomoran arsip,
7. Back Office Menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani dan telah bernomor.

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Peil Banjir

Melalui Kanal:
1.    Website / email resmi dpmptsp.serangkota.go.id/ dpmptsp@serangkota.go.id
2.    Kotak Pengaduan dan Surat Masuk Dinas;
3.    Loket Penanganan Pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Serang;
4.    Aplikasi RABEG