1. Surat Permohonan pencairan Bantuan Sosial
2. KTP, KK Penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku
3. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama individu Penerima Bantuan Sosial
4. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai, cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial
5. Pakta integritas
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Surat Keterangan Domisili

1. Pemohon/Penerima Bantuan Sosial mengajukan/menyampaikan proposal/permohonan pencairan dana kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan pencairan Bantuan Sosial melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah
2. Walikota mendisposisi ke Kepala BPKAD
3. Kepala BPKAD Mendisposisi Ke Sekretaris BPKAD
4. Sekretaris BPKAD Mendisposisi Ke Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Mendisposisi Ke Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
6. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Mendisposisi Ke PPK-SKPKD
7. PPK-SKPKD memverifikasi kelengkapan berkas menyeluruh dan mendisposisi ke Bendahara Khusus
8. Bendahara Khusus dan Verifikator ulang untuk membuat SPM
9. Pencetakan SP2D dan diberikan langsung ke Bank
10. Bank mentransfer ke Rekening Pemohon/Penerima Hibah

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM serta SP2D