1. a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. induk SPT Masa PPh Pasal 22; c. daftar SSP PPh Pasal 22 tertentu; d. daftar Bukti pemungutan PPh Pasal 22; e. bukti pemungutan PPh Pasal 22; f. daftar rincian penjualan dan retur penjualan; g. risalah lelang; h. bukti pembayaran negara/bukti Pbk; i. surat kuasa khusus.

1. Bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

0 Menit