1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.OOO;-);
2. Fotocopy NPWP dan KTP yang masih berlaku;
3. surat keterangan domisili perusahaan;
4. Akte pendirian perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan.
5. Bukti Penguasaan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa : a. Sertifikat hak atas tanah (SHM/ HGB ); atau b. Akte jual beli yang disahkan notaris/PPAT; atau c. Surat perjanjian sewa menyewa.
6. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan atau Izin Lokasi yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW; .
7. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Kapuas

1. Pemohon datang ke DPMPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek lapangan
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali
9. Back Office merekap SK izin dan menyerahkan ke Front Office
10. SK di cap DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon

Tidak dipungut biaya

Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal