1. Mengajukan surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada kepala BPPT Provsu
2. Rencana usaha
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotokopi Akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi
5. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah setempat
6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

10 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan