1. Surat Permohonan bermaterial ditandatangani direksi ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan yayasan;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota;
4. Rekomendasi dari Ka. UPT Kecamatan Dinas Pendidikan;
5. Fotocopy akte tanah (tercantum nama milik yayasan);
6. Fotocopy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukan sekolah khusus;
7. Susunan pengurus yayasan / organisasi / lembaga penyelenggara pendidikan;
8. Surat Pertimbangan / alasan pendirian sekolah khusus;
9. Identitas dan alamat sekolah khusus yang akan didirikan;
10. Daftar fasilitas/sarana prasarana yang dimiliki;
11. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek;
12. Surat Keterangan kurikulum yang akan dipakai;
13. Surat keputusan pendirian sekolah khusus dari yayasan / organisasi / lembaga penyelenggara pendidikan;
14. Daftar nama guru dan kepala sekolah khusus;
15. Fotocopy Ijazah/STTB guru dan kepala sekolah khusus;
16. Denah bangunan sekolah khusus;
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
18. Surat Keterangan Domisili;
19. Surat keputusan pengangkatan guru / kepala sekolah khusus dari yayasan / organisasi / lembaga (harus memiliki keahlian PLB);
20. Rekapitulasi jumlah siswa;
21. Jadwal kegiatan pembelajaran;
22. Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistik dari kantor kecamatan setempat;
23. Data penghasilan tetap yayasan yang menjamin biaya operasional sekolah khusus selama 5 tahun;
24. Surat pernyataan / akta notaris sewa pakai tanah digunakan oleh yayasan;
25. Fotocopy akte notaris yayasan/AD/ART;
26. Hasil visitasi dan studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal;
27. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
28. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
29. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
30. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, datau badan penyelenggara; selain itu, persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal;
31. Berkas Permohonan dijilid dalam bentuk proposal rangkap 3 (tiga).

1. Pemohon mendaftar secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

94 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Izin Operasional/Pendirian Sekolah Khusus (SKh)

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077