1. Informasi Tata Ruang dari DPUPR.
2. Nomor Induk Berusaha
3. Izin Lokasi
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Lingkungan
6. KTP Elektronik pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya;
7. Akte pengesahan Menkumham untuk badan hukum dan badan usaha CV;
8. Surat Keterangan kelengkapan yang lain/ Rekomendasi Dinas/Instansi Teknis;
9. NPWP Pelaku Usaha Perseorangan dan/atau Non Perseorangan;
10. NPWP pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya.
11. Email aktif pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan
12. Permohonan STPW Penerima Waralaba Dalam Negeri a. Fotokopi Izin Usaha; b. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba; c. Fotokopi Perjanjian Waralaba; d. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba; e. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum); f. FotokopiTanda Bukti Pendaftaran HKI; g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan; h. Komposisi penggunaan tenaga kerja; i. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
13. Permohonan STPW Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri : a. Fotokopi Izin Usaha; b. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan; c. Fotokopi Perjanjian Waralaba; d. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba lanjutan; e. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum); f. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan; h. Komposisi penggunaan tenaga kerja; i. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

1. Pemohon mengajukan permohonan STPW melalui portal OSS;
2. Lembaga OSS memproses permohonan STPW;
3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen STPW;
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen STPW;
5. DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen STPW;
6. DPMPTSP memberikan penomoran terhadap permohonan STPW;
7. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang dengan dilampiri surat pengantar untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan;
8. DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen STPW kepada lembaga OSS;
9. Lembaga OSS menerbitkan STPW berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP;;
10. Pengarsipan.

3  hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan/atau Peraturan Menteri terkait

Gratis

Lembaga OSS menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1. Datang langsung;
2. Surat;
3. Faximili;
4. Email.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 1 orang Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. 1 orang OPD Teknis;
4. 1 orang Bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon / Faksimili;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian.