1. Informasi Tata Ruang dari DPUPR
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Lokas
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Lingkungan
6. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan/dasar pendirian untuk badan usaha dan/atau badan hukum
7. KTP Elektronik Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham serta pengurus lainnya;
8. Surat pernyataan lokasi gudang dari pemohon;
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon
11. Rekomendasi dari Dinas Teknis;
12. Email aktif pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan
13. Surat kuasa asli bermaterai cukup, apabila pengurusan perizinan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi.

1. Pemohon mengajukan permohonan TDG melalui portal OSS;
2. Lembaga OSS memproses permohonan TDG;
3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen TDG
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen TDG;
5. DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDG;
6. Dilaksanakan cek lokasi oleh Tim Teknis dan dibuatkan BAP;
7. Permohonan yang sudah memenuhi komitmen dan sudah dibuatkan BAP, SK Izin Operasional TDG dicetak lalu dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
8. DPMPTSP memberikan pernomoran terhadap permohonan TDG;
9. DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen TDG dan Izin Operasional TDG kepada lembaga OSS;
10. Pengarsipan.

7  hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan/atau Peraturan Menteri terkait.

Gratis

Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional / Komersial Berusaha) dan DPMPTSP menerbitkan SK Kepala DPMPTSP tentang Tanda Daftar Gudang sebagai pemenuhan komitmen

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1. Datang langsung;
2. Surat;
3. Faximili;
4. Email.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 1 orang Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. 1 orang OPD Teknis;
4. 1 orang Bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon / Faksimili;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian.