1. Informasi Tata Ruang dari DPUPR
2. Nomor Induk Berusaha
3. KTP Elektronik Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham serta pengurus lainnya;
4. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan/dasar pendirian untuk badan usaha dan/atau badan hukum;
5. Pengesahan Menkumham untuk badan hukum dan badan usaha CV;
6. Surat Keterangan kelengkapan yang lain/ Rekomendasi Dinas/Instansi Teknis;
7. NPWP Pelaku Usaha Perseorangan dan/atau Non Perseorangan;
8. NPWP Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya.
9. Email aktif pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan
10. Izin Lokasi
11. Izin Mendirikan Bangunan
12. Izin Lingkungan

1. Pemohon mengajukan permohonan SIUP melalui portal OSS;
2. Lembaga OSS memproses permohonan SIUP;
3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen SIUP
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen SIUP;
5. DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen SIUP;
6. DPMPTSP memberikan penomoran terhadap permohonan SIUP;
7. DPMPTSP melakukan Notifikasi pemenuhan komitmen SIUP;
8. Lembaga OSS menerbitkan SIUP berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP;
9. Pengarsipan.

1 ( hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan/atau Peraturan Menteri terkait.

Gratis

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1. Datang langsung;
2. Surat;
3. Faximili;
4. Email.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 1 orang Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. 1 orang OPD Teknis;
4. 1 orang Bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon / Faksimili;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian.