1. FC. perizinan yang dimiliki;
2. FC. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya beserta pengeahannya;
3. FC. NPWP Perusahaan;
4. FC. bukti penguasan tanah dan/atau bangunan;
5. Fotocopy dokumen UKL/UPL/AMDAL/SPPLH;
6. FC. Izin Lingkungan;
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan);
8. FC. LKPM triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan perda setempat;
10. Permohonan ditandatangani pimpinan bermaterai cukuo dan cap perusahaan;
11. FC. KTP Pemohon;
12. Proposal Keterangan Rencana Kegiatan;
13. Surat Kuasa dari perusahan apabila yang mengajukan bukan Direksi dilengkapi FC. KTP penerima kuasa.

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke FO;
4. Berkas permohonan diverifikasi oleh Front Office;
5. Kabid Pelayanan menyiapkan rapat dan cek lokasi guna menindaklanjuti permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan benar (bila diperlukan);
6. Tim Teknis melakukan cek lokasi dan membuat BAP;
7. Berkas permohonan yang lengkap dan benar diregister dan diagenda Front Office selanjutnya diserahkan ke Back Office untuk dientry;
8. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang dengan untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
9. Penomoran dan penerbitan SK Izin Usaha Penanaman Modal;
10. Penyerahan Izin Usaha Penanaman Modal kepada Pemohon;
11. Pengarsipan.

-

-

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, mulai bulan Agustus 2018 DPMPTSP tidak melayani permohonan Izin Usaha Penanaman Modal.

-