1. Surat permohonan Izin Prinsip;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
   • Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
   • Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

3 Jam

Tidak dikenakan retribusi

Dokumen Izin Prinsip

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :

          Petugas pengaduan;

          Surat pengaduan;

          Kotak pengaduan;

          Telepon;

          Email dan media sosial.

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

   Pemeriksaan lapangan;

   Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.