Peneliti UNEJ Dorong Pemerintah Kembangkan Lumpur Lapindo Sebagai Destinasi Dark Tourism
Jember, 25 November 2025
Hampir dua dekade setelah bencana Lumpur Lapindo menenggelamkan permukiman dan mengubah wajah Kabupaten Sidoarjo, para peneliti dari Universitas Jember menilai kawasan tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi dark tourism. Pengembangan ini dinilai dapat membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang paling terdampak oleh bencana.
Temuan tersebut tertuang dalam policy brief yang disusun oleh Dr. Bambang Kusbandrijo, Dr. Masadib Akmal Vyandri, dan Rizkya Dwijayanti. Dalam dokumen itu, para peneliti menjelaskan bahwa meskipun Lumpur Lapindo dipandang sebagai tragedi nasional, kawasan ini menyimpan nilai edukasi, sejarah, dan emosional yang kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun hingga kini, potensi wisatanya belum terkelola secara optimal.
Minim Kebijakan, Infrastruktur Terbatas, dan Koordinasi Lemah
Policy brief tersebut mengidentifikasi empat hambatan utama dalam pengembangan wisata Lapindo:
- Ketiadaan kebijakan spesifik yang mengatur tata kelola wisata Lapindo.
- Infrastruktur wisata yang minim, termasuk akses jalan, fasilitas umum, dan transportasi.
- Kurangnya dukungan anggaran dan kepemimpinan dari pemerintah daerah.
- Tidak adanya regulasi khusus yang mengarahkan model pengembangan wisata.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki regulasi terkait pariwisata, seperti Perbup No. 34 Tahun 2017 dan Perbup No. 19 Tahun 2022, belum terdapat aturan yang secara jelas memfokuskan kawasan Lapindo sebagai destinasi wisata berkelanjutan.
Pengembangan Berbasis Bukti dan Kolaborasi Multi-Pihak
Para akademisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan pembangunan dari model top-down ke bottom-up—di mana masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta dilibatkan sejak proses perencanaan hingga implementasi.
“Kebijakan pengembangan wisata harus berbasis bukti lapangan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat terdampak,” tulis para peneliti. Menurut mereka, pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan formal dan kondisi nyata di lokasi bencana.
Tiga Fokus Pengembangan: Infrastruktur, SDM Lokal, dan Promosi
Dalam policy brief itu, terdapat tiga area prioritas yang harus menjadi fokus pemerintah:
1. Peningkatan Infrastruktur Wisata
Pemerintah perlu memperbaiki akses menuju kawasan Lapindo, menambah area parkir, toilet umum, ruang istirahat, transportasi terintegrasi, hingga fasilitas penginapan. Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) juga sangat dianjurkan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Para peneliti menekankan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak sebagai pelaku utama. Mereka disarankan mendapatkan pelatihan manajemen wisata, kewirausahaan, serta dukungan modal untuk pengembangan pemandu wisata, kuliner, kerajinan, dan suvenir khas.
3. Promosi Wisata Terintegrasi
Promosi kawasan sebagai dark tourism dinilai belum optimal. Pemerintah disarankan membuat kampanye pemasaran nasional dan internasional, bekerja sama dengan agen perjalanan dan media, serta mengembangkan produk wisata baru seperti museum bencana, tur edukatif, dan dokumentasi visual.
Potensi Ekonomi Besar Jika Ditangani Serius
Dengan kebijakan yang tepat, situs Lumpur Lapindo diproyeksikan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi contoh pengembangan dark tourism beretika dan berkelanjutan di Indonesia.
Para peneliti menegaskan urgensi langkah pemerintah. “Pengelolaan yang baik akan menjadikan Lumpur Lapindo sebagai contoh pengembangan dark tourism yang sukses,” tulis mereka dalam kesimpulan policy brief.