SIARAN PERS
Kementerian Hukum dan HAM RI
5 Agustus 2023
Jakarta
- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar
Sharif Hiariej menutup secara resmi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di
Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023).
Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai,
akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk
Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.
"Hari ini rangkaian
Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan
belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," ucap pria akrab
disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI.
Menurut Eddy, hal
ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan
konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia," tutur Eddy.
Dengan
diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat
mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar
95?ri total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir
tahun 2023.
"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI
kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri,
Wujudkan Kemandirian Bangsa',” tandas Eddy.
Temu Bisnis Tahap VI
merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan
Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin).
Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari
sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan
implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan
data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan
transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh
Kementerian/ Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan
Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.
Rinciannya dari
nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran
sebesar 16,13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan
kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun
rupiah.
Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis
Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah,
dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan
sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448,8 triliun
rupiah.
Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan
layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon
sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP).
Kemudian terdapat juga coaching clinic
bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak
Asasi Manusia (HAM).
Narahubung:
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal
Hantor Situmorang
08128081440
Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP
Jumat, 09 Jun 2023PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA
Rabu, 08 Feb 2023Kode Transaksi Faktur Pajak, Kenali Jenis dan Saat Penggunaannya
Rabu, 28 Sep 2022Mengenal Undang-Undang ITE
Minggu, 14 May 2023Ingin Ganti Nama? Begini Prosedur Hukumnya
Selasa, 12 May 2020