Jakarta - Dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Plt. Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Marlien Lande beserta staff hadiri Konsinyering Penyusunan Klasifikasi Informasi Publik secara langsung bertembat di Ballroom Le Meridien Jakarta.

Kegiatan yang di selenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama ini di gelar mulai pada tanggal 12 Juli sampai 14 Juli 2023 dengan menghadirkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat ini sebagai narasumber dan Pesertanya merupakan Pengelola PPID di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Saat membuka kegiatan, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Hantor Situmorang mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang melekat pada setiap Badan Publik dan merupakan salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi.

Melanjutkan paparannya, hantor menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Monev Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2022, Kemenkumham mencapai kualifikasi Informatif dengan nilai 99,45 sehingga PPID Kemennkumham terus berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kualitas PPID, tidak hanya PPID Utama saja, namun seluruh PPID yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga menjadi perhatian Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang menekankan agar seluruh layanan yang ada di Kemenkumham dapat terbuka dan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dikembangkan secara digital.

Menutup paparannya, beliau berharap melalui kegiatan ini seluruh pemangku kehumasan khususnya pengelola PPID di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat memahami tata cara penyusunan DIP dan DIK yang baik, serta dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk memutakhirkan DIP dan DIK Kementerian Hukum dan HAM.