Lapas Ulu Siau Hadiri Secara Virtual Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023

Ulu Siau (26/07) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Ulu Siau menghadiri secara virtual kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023. Kegiatan penting ini diikuti oleh Kepala Lapas, Stady Umboh, bersama jajarannya.

Kegiatan penyerahan LHP ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kemenkumham selama tahun 2023. Dalam acara ini, BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan yang mencakup penilaian atas kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham.

Kepala Lapas Klas IIB Ulu Siau, Stady Umboh, menyatakan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Lapas Ulu Siau untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. "Kami berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan, serta memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Hasil pemeriksaan ini menjadi acuan bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang," ujarnya.

Seluruh jajaran Lapas Ulu Siau mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian, menyimak setiap poin yang disampaikan oleh BPK RI. Hasil pemeriksaan ini akan dijadikan panduan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di Lapas Ulu Siau.

Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari upaya BPK RI dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah menjalankan fungsi keuangan mereka dengan transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit di bawah Kemenkumham dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Lapas Klas IIB Ulu Siau menegaskan kembali komitmennya untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan operasional. Hasil pemeriksaan dari BPK RI akan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan demi tercapainya tata kelola yang baik.

Kembali

Bagikan berita melalui